Toko Buku Jejak

Sinopsis :

Buku ini merupakan kajian mendalam tentang keberadaan, relevansi, dan rasionalisasi hukum adat masyarakat Papua—khususnya komunitas pegunungan seperti Walak/Balim—dalam menghadapi dominasi hukum positif negara dan tekanan kapitalisme modern. Dimulai dengan menempatkan isu masyarakat pribumi dalam konteks internasional (ILO, World Bank) dan akar sejarah istilah adat recht, penulis menelusuri bagaimana hukum adat lahir dari pengalaman komunitas, berdiri sebagai sistem norma yang rasional, religius, dan sosiokultural, serta berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang memberi keadilan dan menjaga harmoni komunitas.

Buku ini menguraikan empat pilar utama yang menjadi dasar urgensi merevitalisasi hukum adat: (1) filosofis — hukum adat sebagai produk kebenaran naturalistik dan pengalaman turun-temurun; (2) religi — peran spiritual dan praktik mistis dalam dinamika penyelesaian konflik; (3) sosiologis — fungsi hukum adat dalam struktur sosial, termasuk relasi gender dan demokrasi kesukuan; dan 4) hukum & HAM — implikasi hak asasi manusia, kolisi dengan hukum nasional, serta kebutuhan menyusun tata aturan adat yang rasional, transparan, dan sesuai standar HAM. Di sepanjang kajian penulis menampilkan kasus-kasus nyata (mis. konflik tanah, praktik perusahaan tambang/pengelolaan SDA, pemeriksaan aparat terhadap rakyat Papua, dan kriminalisasi yang dipolitisir) untuk menunjukkan bagaimana penegakan hukum positif sering kali mengabaikan roh hukum adat dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat adat.

Secara khusus buku ini membahas problematika praktis: konflik legitimasi antara hukum nasional dan adat; kesalahan penanganan aparat yang mempolitisir perkara; kelemahan hukum adat yang belum tertulis atau tersistematika; serta bahaya praktik korupsi dan “penyogokan” dalam sistem hukum formal. Penulis juga menyorot aspek gender dalam adat—mengakui adanya subordinasi tradisional namun juga menampilkan bukti-bukti partisipasi perempuan sebagai agen penting dalam pengambilan keputusan adat—dan mengusulkan pengaturan ulang yang menghormati kapasitas perempuan tanpa menghilangkan kearifan lokal. Diagram skematik dan ilustrasi (mis. relasi Hukum–HAM, alur kasus terkait praktik magis) dipakai untuk mempermudah pembaca memahami perbedaan-area dan titik temu antara norma adat dan norma HAM/hukum positif.

Tujuan buku ini bersifat ganda: memberi kepercayaan diri kepada masyarakat adat Papua untuk menghargai dan menyusun hukum adatnya secara rasional dan tertulis; serta menjadi rekomendasi kebijakan bagi penguasa negara agar melakukan sinkronisasi hukum positif dengan kebutuhan masyarakat adat sesuai semangat konvensi internasional (ILO). Sebagai manfaat praktis, buku ini diharapkan membantu komunitas adat, penegak hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memahami nilai-nilai hukum adat, memperbaiki advokasi hukum, dan merancang mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, manusiawi, dan berakar pada kearifan lokal.

Akhirnya, buku ini bukan seruan untuk menolak hukum negara, melainkan ajakan konstruktif: merasionalisasikan, menulis, dan melestarikan hukum adat sehingga mampu berdiri sejajar—bukan kalah—dalam ruang hukum nasional. Dengan menempatkan filosofi, agama, budaya, dan HAM sebagai parameter, penulis menawarkan kerangka kerja praktis dan etis untuk menjadikan hukum adat sebagai instrumen perdamaian, keadilan, dan kedaulatan budaya di tengah gempuran modernitas.